PPKIiaitu suatu badan yang didirikan tgl. 7 Ogos 1945 dengan 27 anggota yang diketuai oleh Soekarno dan sebagai timbalannya adalah M. Hatta. Lihatlah : Endang Saifuddin Anshari, (1997),
- Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Kepanjangan dari Nasakom adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959, masa Demokrasi Terpimpin, hingga Orde Baru, tahun Soekarno mengenai Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik. Baca juga Penerapan Demokrasi Terpimpin Latar Belakang Nasakom Gagasan Nasakom sebenarnya sudah dipikirikan Soekarno sejak 1927, jauh sebelum Indonesia menulis rangkaian artikel berjudul "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme" dalam majalah Indonesia Moeda. Kemudian, tahun 1956, ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem Demokrasi Parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme. Sebab parlemen dikuasai oleh kaum borjuis. Sehingga menurutnya sistem ini tidak bisa memakmurkan rakyat.
Akantetapi, setelah Presiden Soekarno tiba di tanah air Liga Demokrasi dibubarkan. Melalui Penpres No. 13 tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Nasional, yaitu suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri.
Ilustrasi Dampak dari Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Foto Jorono by setelah Pemilihan Umum Pemilu tahun 1955 ditandai dengan berbagai krisis dalam kehidupan politik nasional. Namun, satu hal yang jelas adalah PKI semakin lama semakin kuat. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia PSI, saingan terkuat PKI, pada 1960 dilarang karena keterlibatan pemimpin mereka dalam pemberontakan PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kondisi politik berikutnya dicurahkan pada implementasi doktrin Nasakom Soekarno Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Adapun dampak dari konsep Nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno adalah terjadi pemberontakan di beberapa Dampak Nasakom pada Era Sukarno?Ilustrasi Dampak dari Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Foto fajaraddana91 by dari apakah Nasakom itu, jawabannya adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Doktrin ini pada dasarnya mempunyai maksud bahwa semua partai politik, terutama PNI, NU, dan PKI akan berperan dalam pemerintahan di setiap tingkatan. Kebijakan ini berakibat pada meningkatnya pengaruh PKI di seantero negeri dari buku Memahami Islam Jawa yang ditulis oleh Bambang Pranowo 2009 127, tingkatan praktis teori Nasakom justru memperuncing perpecahan di kalangan masyarakat sesuai dengan partai tempat masing-masing benaung. Terjadi perpecahan politik Nasakom pada kehidupan pedesaan digambarkan oleh beberapa informasi yang setiap orang terlalu sibuk pada era Nasakom. Setiap partai memiliki kepentingannya masing-masing. Pihak yang mendukung NU arogan, seolah-olah agama hanya milik mereka pihak yang mendukung PNI dan PKI tidak peduli dengan agama, seakan-akan politik adalah segalanya dan seolah-olah di masa datang mereka tidak akan pernah partai politik dalam kehidupan desa dan pengelompokan masyarakat berdasarkan afiliasi mereka pada partai politik selama era Nasakom berakibat pada meruncingnya perpecahan di antara sesama warga yang lebih saleh dengan mereka yang kurang ini pun berlanjut hingga 1965. Sejak tahun 1965, sebagaimana yang ada dalam sejarah, diperlihatkan bahwa pengaruh budaya keagamaan santri terhadap kehidupan desa semakin meningkat penjelasan dampak dari Nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Semoga informasi di atas bermanfaat! CHL
PernahkahRG Squad mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965.Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat - Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Kepanjangan dari Nasakom adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia dari 1959, masa Demokrasi Terpimpin, hingga Orde Baru, tahun Soekarno mengenai Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik. Baca juga Penerapan Demokrasi Terpimpin Latar Belakang Nasakom Gagasan Nasakom sebenarnya sudah dipikirikan Soekarno sejak 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme" dalam majalah Indonesia Moeda. Kemudian, tahun 1956, ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem Demokrasi Parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme. Sebab parlemen dikuasai oleh kaum borjuis. Sehingga menurutnya sistem ini tidak bisa memakmurkan rakyat. Selain itu, Soekarno juga menganggap bahwa Demokrasi Parlementer dapat membahayakan pemerintahan. Oleh sebab itu, bulan Februari 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasakom dengan didasari oleh tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Ketiga pilar ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis. Melalui dukungan dari militer, bulan Februari 1956, ia menyatakan berlakunya Demokrasi Terpimpin dan mengusukan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting. Baca juga PKI Asal-usul, Pemilu, Pemberontakan, Tokoh, dan Pembubaran Pelaksanaan Nasakom Usai Nasakom terbentuk, Soekarno semakin gencar mengkampanyekan konsep Nasakom-nya. Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. Tiga partai politik yang menjadi faksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat itu adalah Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang berhaluan agama Partai Komunis Indonesia PKI yang berhaluan komunis Soekarno bahkan mengampanyekan konsep Nasakom hingga ke forum internasional. Sebab saat itu, negara-negara pemenang Perang Dunia II saling bertentangan ideologi. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tanggal 30 September 1960 di New York, Soekarno menyampaikan pidato berjudul "To Build the World a New". Melalui pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep Nasakom yang ia buat. Selanjutnya, dalam Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 1965, Soekarno kembali menegaskan pentingnya Nasakom. Baca juga PBB Sejarah, Tujuan, dan Tugasnya Akhir Nasakom Soekarno sangat gencar memperluas gagasan Nasakom miliknya. Namun, sekeras apapun ia mempertahan konsep Nakasom nya, gagasan ini akhirnya kandas. Kandasnya Nasakom diakibatkan oleh luruhnya pamor PKI akibat Gerakan 30 September. Selain itu, berakhirnya Nasakom juga diakibatkan oleh adanya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana pemimpin baru Indonesia, Soeharto, sangat anti-komunis. Dengan demikian, gagasan Nasakom pun berakhir. Referensi Ricklefs, 1991. A History of Modern Indonesia since c. 1300. MacMillan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. BABIII PENUTUP 3.1.Kesimpulan Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya . Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang 12.

- NASAKOM merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Sukarno, pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Lantas, apa dampak NASAKOM terhadap politik di Indonesia, juga bagi Partai Komunis Indonesia PKI?Bung Karno menyebut konsep ini sebagai tiga pilar utama Demokrasi Terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pilar Nasionalis, pilar Agama, dan pilar Sukarno sudah memikirkan gagasan tiga pilar itu sejak ia mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada masa pergerakan nasional, tepatnya tahun 1926. Melalui surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda edisi 1926, ia menulis“Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain.” “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini.” Ketiga pilar itu kemudian benar-benar terwujud beberapa puluh tahun berselang dan merupakan manifestasi tiga partai politik besar paling berpengaruh kala itu, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, Nahdlatul Ulama NU, serta Partai Komunis Indonesia PKI.Baca juga Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin? Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno di Indonesia 1959-1965 Dampak NASAKOM Terhadap Politik Indonesia dan PKI Sistem Demokrasi Parlementer yang diterapkan sejak 1950 dianggap oleh Sukarno tepat untuk negara Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan Sukarno kembali membangkitkan gagasan dari Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 karya Zulfikri Suleman dalam, Demokrasi Parlementer, menurut Sukarno, melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat.“Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” lantang Sukarno menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini, kata Bung Karno, berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Demokrasi Terpimpin, yang diberlakukan sejak tahun 1959, tidak mengenal lagi perdana menteri yang pada era sebelumnya turut memimpin negara bersama presiden. Sistem Demokrasi Terpimpin juga tidak ada lagi posisi wakil presiden setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember dari Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996 yang ditulis Syafii Maarif, Hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden karena menganggap Sukarno semakin juga tidak sepakat dengan NASAKOM dan Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan Sukarno. Menurut Hatta, tulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, NASAKOM berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta merasa kurang nyaman cocok hal juga Arah Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948 Latar Belakang & Tujuan Musso Berikut ini dampak konsep NASAKOM yang dicetuskan Sukarno terhadap politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, juga bagi Posisi Sukarno sebagai PresidenKonsep NASAKOM dianggap dijadikan alat bagi Sukarno untuk mempertahankan posisinya serta menggalang dukungan dari beberapa golongan dari tiga ideologi besar, yakni Nasionalis, Agama, dan tiadanya lagi posisi perdana menteri dan wakil presiden, posisi Sukarno sebagai presiden sekaligus pemimpin tunggal jelas semakin kuat pada Masa Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan Stabilnya PemerintahanJalannya pemerintahan tidak stabil lantaran semakin kurang harmonisnya relasi Indonesia dengan negara-negara liberal dan berpengaruh. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis justru kian stabilnya perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin juga disebabkan karena munculnya gesekan antara Tentara Nasional Indonesia TNI, terutama TNI Angkatan Darat AD, dengan PKI, yang sama-sama memiliki pengaruh kuat di antara kedua kubu nantinya berpuncak dengan terjadinya Gerakan 30 September G30S 1965 yang disebut-sebut didalangi oleh PKI. Peristiwa G30S 1965 justru menjadi awal kehancuran PKI, era Demokrasi Terpimpin, sekaligus meluruhnya pengaruh Sukarno dan tamatnya riwayat Orde Kekuatan PKIBeberapa tahun setelah peristiwa Pemberontakan Madiun tahun 1948, PKI justru mulai bangkit. PKI bahkan menjadi salah satu partai politik pemenang Pemilu 1955 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 28 semakin menguat setelah NASAKOM dan Sistem Demokrasi Terpimpin diberlakukan sejak 1959. Dominasi PKI di pemerintahan kian terlihat lantaran Masyumi mulai melemah seiring tuduhan terlibat pemberontakan DI/TII dan PRRI-Permesta dan akhirnya juga Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat Sejarah Pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera dan Sulawesi Sejarah Partai Masyumi, Daftar Tokoh, & Kenapa Dibubarkan Sukarno? - Pendidikan Kontributor Muhammad Iqbal IskandarPenulis Muhammad Iqbal IskandarEditor Iswara N Raditya

BacaJuga : Sejarah NASAKOM: Kepanjangan, Konsep, Ideologi, & Keruntuhannya. Demikian penjelasan yang dapat berikan mengenai Kabinet Natsir. Kabinet ini memang tidak berlangsung lama, tapi perubahan yang diberikan dan diberlakukan pada masa Kabinet Pemerintahan Natsir telah memberikan fondasi awal dalam negara Indonesia di masa
Mahasiswa/Alumni Universitas Indraprasta PGRI10 Februari 2022 0157Hai Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kedudukan PKI yang seolah-olah berada di garis depan Demokrasi Terpimpin dan munculnya konflik antara TNI dan PKI. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Nasakom adalah konsep politik yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin di tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang disebabkan karena adanya tuntutan politik dari 3 golongan yang berbeda. Tujuannya ialah mengkritik Demokrasi Parlementer yang berlawanan dengan gagasan hubungan manusia, dan menyatukan Ideologi politik yang ada di Indonesia. Kepanjangan dari Nasakom adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya Amir Sjarifuddin. Bahkan, Amir Sjarifuddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. PKI juga ingin menerapkan ideologi komunisnya di Indonesia. Akan tetapi, pada masa Kabinet Hatta golongan kiri PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa Kabinet Hatta pemerintah mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang. Sehingga terjadi konflik antara TNI AD dengan PKI. Ditambah lagi beredar kabar bahwa Presiden Soekarno kala itu sedang sakit dan PKI berencana melakukan upaya kudeta dalam Peristiwa PKI madiun 1948. Karena pada dulunya PKI dan TNI AD mengalami konflik internal. Pada masa Demokrasi Terpimpin, setelah ditetapkan Nasakom, PKI mulai eksis kembali dan menjadi partai komunis terbesar di dunia. Ketika pemerintahan Indonesia mengalami masalah antara 1963-1965, PKI merencanakan lagi gerakannya. Dalam melancarkan gerakanya, PKI menghembuskan isu yang disebut dengan Dewan Jendral. Yaitu sebuah isu, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa jendral TNI AD yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Berbekal isu tersebut, PKI melaksanakan penculikan terhadap 7 jendral TNI AD dan menduduki beberapa tempat penting untuk mensukseskan kudetanya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Semoga membantu yaa PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Koperasi adalah lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahterannya. Konsepsi demikian menempatkan koperasi badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ekonomis yang pada nantinya berdampak kepada - Konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme Nasakom dicetuskan oleh Sukarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga waktu lalu, Hanum Rais sempat menyinggung mengenai Nasakom melalui akun media sosialnya. Putri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional PAN ini mengomentari pemberitaan tentang Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan istilah tersebut. "Partai NasaKom. Bukan Nasional Komunis lho. Tapi Partai Nasib Satu Koma," cuit Hanum di Twitter, Kamis 24/4/2019.Nasakom sendiri menjadi ciri khas era Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Namun, gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Sukarno jauh sebelum itu, yakni pada 1926. Dalam artikelnya di surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda, Sukarno menulis“Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno.“Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” muda menilai ada tiga aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Hindia Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili Indische Partij IP, kedua golongan muslimin yang mewujud dalam Sarekat Islam SI, dan ketiga Partai Komunis Indonesia PKI dengan ideologi marxisme. Dwitunggal Pecah Kongsi Tiga dekade berselang, tepatnya 1956 atau 11 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan yang pernah dilontarkannya pada 1926 itu. Ia mengkritik sistem Demokrasi Parlementer yang dianggapnya tidak cocok diterapkan di dari buku Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 karya Zulfikri Suleman, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme –karena menurut Sukarno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis– dan oleh karenanya tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Tak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem Demokrasi Parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. “Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” pada Februari 1956, Sukarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin dengan berpondasi kepada tiga pilar utama Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Mohammad Hatta, sang wakil presiden. Menurut Rosihan, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden, dan itulah yang memang terjadi. Syafii Maarif dalam Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996 menyebut, Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Sukarno semakin otoriter. Dwitunggal pun akhirnya tanggal. Dua sosok proklamator berpisah jalan. Hatta menepi, Sukarno semakin kokoh di puncak Politik Sukarno Sepeninggal Hatta, Sukarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep Nasakom-nya. Dengan sistem Demokrasi Terpimpin, Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam perpolitikan Indonesia kala itu. Ada partai-partai politik berhaluan nasionalis terutama Partai Nasional Indonesia PNI besutan Sukarno, termasuk kalangan militer, ada kelompok Islam macam Masyumi dan Nahdlatul Ulama NU, serta golongan kiri yang dimotori berhenti di situ. Sukarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, sang penguasa berucap lantang“Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” seru Sukarno dikutip dari buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia 2004 yang ditulis oleh Jan S. melanjutkan, “Sekarang saya tambah Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada Nasakom; Siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945.” Infografik Sejarah NASAKOMKampanye Nasakom bahkan dibawa Bung Karno hingga ke forum internasional. Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, Sukarno menyampaikan pidato bertajuk “To Build The World a New”.“Sukarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Sukarno ketika itu merangkum konsepsi politiknya sebagai Nasakom Nasionalisme, Agama, Komunisme,” sebut Bernhard Dahm, periset senior yang telah banyak meneliti tentang sejarah Asia Tenggara dan Indonesia, dalam wawancara dengan Komunisme di sini adalah sebagai Sosialisme, karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial, yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx,” imbuh profesor berdarah Jerman kelahiran Sumatera ini.“Jadi, Sukarno yakin bahwa perbedaan dan perpecahan dunia dalam persaingan ideologis saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama dan prinsip sosialisme,” tambah Dahm. Selanjutnya, dalam Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 1965, Sukarno lagi-lagi menegaskan tentang pentingnya Nasakom. “Ik ben nasionalist, ik ben islamiet, socialist. Tiga in one. Three in one [... ] Aku adalah perasan daripada Nasakom,” kata Bung Karno. Ini disampaikan Sukarno bahkan ketika pengaruhnya mulai luruh dan pamor PKI hancur akibat Gerakan 30 September G30S 1965. Tapi, sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakom-nya, rumusan ini akhirnya kandas juga seiring peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pimpinan Soeharto yang sangat anti-komunis. - Humaniora Penulis Iswara N RadityaEditor Nuran Wibisono LUnV1.
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/168
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/46
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/438
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/546
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/322
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/367
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/595
  • 1ghxvwm5dj.pages.dev/316
  • dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh presiden soekarno adalah